Beli Alat Ukur Udara, DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Miliar


Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta Andono Warih menyatakan bahwa akan mengajukan anggaran penambahan alat ukur udara di Jakarta sebanyak delapan buah. Anggaran alat ukur ini akan diajukan ke dalam APBD DKI 2020.
“Tapi yang beberapa tahun lalu Rp5 miliar untuk satu set dengan 6 parameter, yakni ada Particulate Matter (PM) 10, PM 2,5 , So2 kemudian NO, CO, Ozon,” jelas Andono di Balai Kota, Senin (08/07).
Particulate matter (PM) merupakan istilah untuk partikel padat atau cair yang ditemukan di udara. Satuan ini biasanya dipakai untuk pengukuran udara.
Dengan delapan alat ukur udara itu, Andono mengklaim bahwa pihaknya bisa melakukan pengelompokan untuk kebijakan terkait udara. Dengan hal tersebut DKI diharapakan dapat mengetahui kondisi riil dari kualitas udara.
“Dari situ kita akan tahu pemetaannya, hotspot ada di mana. Juga mana yang masih bagus. Jadi bukan hanya satu jelek. Jadi kan ada tempat-tempat lain juga yang relatif lebih bagus,” jelas dia.
Saat ini DKI memiliki 8 alat pengukur udar yang dipasang di beberapa titik meliputi: Bundaran HI (Jakarta Pusat), Jagakarsa (Jakarta Selatan), Lubang Buaya (Jakarta Timur), dan Kebon Jeruk (Jakarta Barat). Sementara yang versi mobile stations digunakan saat acara-acara besar seperti car free day.
Berdasarkan penelitian, setidaknya ada dua jenis pengukuran kualitas udara, yaitu berdasarkan banyaknya penduduk dan berdasarkan radius. Dari segi jumlah penduduk, satu alat bisa mengukur udara sekitar 1 juta penduduk. Di mana kondisi Jakarta saat ini memiliki jumlah 13 juta orang penduduk.
“Ada riset yang dilakukan baik dari luar maupun Pemprov DKI. Ada beberapa pendekatan misalnya per 1 juta penduduk 1 alat. Kita kan ada 13an juta penduduk jadi 13 alat,” jelas dia.
Selain itu, pengukuran kualitas udara juga bisa dilakukan menggunakan tingkatan (grade) wilayah. Berdasarkan luas wilayah sekitar 650 kilometer persegi, maka, jelas Andono, DKI membutuhkan sekitar 25 alat ukur udara.
Setelahnya data yang diperoleh dari alat ukur udara akan dihubungkan dengan Jakarta Smart City milik DKI Jakarta. Sebelumnya, Andono menyatakan bahwa sekitar 75 persen kontribusi polusi udara di Jakarta berdasarkan dari transportasi.
Kemudian polusi paling banyak dihasilkan dari sektor ekonomi dan industri. Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merencanakan untuk menambah alat ukur dan membuat aplikasi khusus untuk memantau kualitas udara di Ibu Kota.

Sumber : harianindo.com

Share this

Berlangganan via email

Related Posts

Previous
Next Post »

+ Follow
Join on this site

with Google Friend Connect